PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DIPOLRES KAUR PADA TAHAP PENYELIDIKAN

Dalam pemberantasan pidana korupsi, terlebih lagi dari sisi kemanfaatan
dalam penerapan prinsip Restoratif Justice dalam penanganan tindak pidana
korupsi ringan dapat memberikan manfaat yang lebih oleh karena
penyelesaiannya yang dinilai lebih cepat dan tidak bertele-tele, adapun tujuan dari
penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan Restorative
Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dana Desa Di Polres
Kaur pada tahap penyelidikan. Untuk menganalisis kendala penanganan tindak
pidana korupsi dana desa dengan pendekatan keadilan Restoratif Justice DiPolres
Kaur, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris., hasil
penelitian ini menunjukan 1. Penerapan mekanisme Restorative Justice dalam
penyelesaian kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana desa di Polres Kaur
menunjukkan bahwa pendekatan ini diterapkan dengan mengikuti pedoman dari
Surat Keputusan Bersama tiga lembaga: Kemendagri, Kejaksaan RI, dan
Kepolisian RI. Pendekatan ini mengutamakan pengembalian kerugian keuangan
negara dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan
masyarakat yang terdampak. Proses penyelidikan menggunakan metode dialog
dan negosiasi, dengan tujuan mencapai keadilan holistik dan pemulihan kondisi
yang adil bagi semua pihak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Kaur, Inspektorat, dan kepala desa setempat memiliki peran penting
dalam mendukung penerapan Restorative Justice. 2. Kendala Penanganan Tindak
Pidana Korupsi Dana Desa dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice) di Polres Kaur Tahap Penyelidikan Dalam upaya penerapan pendekatan
keadilan restoratif dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dana desa,
beberapa kendala dan tantangan muncul, terutama di tahap penyelidikan. Berikut
ini adalah beberapa kendala yang teridentifikasi berdasarkan wawancara dengan
pihak-pihak terkait: Keterbatasan Upaya Hukum di Tahap Penyelidikan,
Fleksibilitas dalam Penyelesaian Konflik, Kurangnya Tindak Lanjut dari Desa dan
Kurangnya Regulasi yang Mengatur Restorative Justice.
Kata Kunci: Korupsi, Dana Desa, Restorative Justice.