ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK HAK GUNA USAHA BIDANG PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemetaan peraturan
perundang-undangan yang mengatur Hak Guna Usaha dan untuk menghasilkan
alternatif penyelesaian konflik Hak Guna Usaha bidang perkebunan di Provinsi
Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian
hukum doktrinal yang mana dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis penelitian ini
dilakukan secara yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sejumlah peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum
agraria dalam UUPA dan Pasal 33 UUD 1945 memperburuk ketimpangan dalam
pengelolaan tanah, terutama terkait HGU dan tanah adat. Konflik agraria di
Kecamatan Malin Deman menunjukkan lemahnya peran Negara dalam
melindungi hak-hak masyarakat adat, dengan mekanisme litigasi dan non-litigasi
yang belum memberikan hasil memadai. Redistribusi lahan melalui Reforma
Agraria (TORA) yang diatur dalam Perpres No.62 Tahun 2023, menjadi harapan
untuk memperbaiki ketidakadilan ini, namun implementasinya memerlukan
dukungan dan pengawasan yang lebih baik dari pemerintah dan pihak terkait.
Pemerintah perlu segera merevisi peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip
hukum agraria dalam UUD 1945 dan UUPA untuk memastikan pengelolaan lahan
sesuai dengan kemakmuran rakyat. Selain itu, redistribusi lahan dan penegakan
hukum yang adil harus diprioritaskan agar hak-hak masyarakat adat terlindungi
secara efektif.
Kata Kunci :Hak Guna Usaha, Penyelesaian Konflik, Perkebunan