PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN PENJUALAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU

Penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah
milik pemerintah daerah Kota Bengkulu belum maksimal, karena penanganan perkara
oleh aparat penegak hukum dilakukan penuntutan secara terpisah terhadap para
terdakwa. Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan
hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah
daerah Kota Bengkulu. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan
hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah
daerah Kota Bengkulu. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya
menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan
penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu. Penelitian hukum ini
termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa: (1). Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu, diawali dengan menerima laporan masyarakat dilanjutkan
dengan proses penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya diterbitkan surat bahwa
berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu,
dan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA
memeriksa terdakwa dan barang bukti, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa
penuntut umum. (2). Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu;
hambatan faktor hukum, hambatan minimnya sarana dan prasarana, serta hambatan
aparat penegakan hukum. (3).Upaya Menanggulangi Hambatan Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu yaitu; meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran
penyidikan, menambah jumlah penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Bengkulu, jaksa
peneliti melakukan tindakan tegas pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi
oleh penyidik. Jika tidak dipenuhi jangan di P21 dan berkas dikembalikan, dan hakim
dapat menerapkan prinsip ultra petita dalam putusan hakim dengan menetapkan
tersangka lain di luar tuntutan jaksa.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Aset Tanah Pemerintah Daerah.