PENYEBAB TIDAK TERPENUHINYA HAK PENDIDIKAN FORMAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Bengkulu)

Putri, Sulastri Meiranda and Heni, Nopianti and Ika, Pasca Himawati (2025) PENYEBAB TIDAK TERPENUHINYA HAK PENDIDIKAN FORMAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Bengkulu). Other thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of Thesis] Text (Thesis)
SKRIPSI SIAP CETAK-5 - Sulastri meiranda putri.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab tidak terpenuhinya hak
pendidikan formal anak berhadapan dengan hukum yang menyebabkan anak
kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan pada akhirnya berujung
pada putus sekolah. Penelitian ini menggunakan teori Konflik yang dikemukakan
oleh Dahrendorf. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data
penelitian didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyebab tidak terpenuhinya hak pendidikan formal anak
berhadapan dengan hukum diantaranya yaitu: (1) Sekolah asal belum memiliki
perspektif hak anak, yaitu menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak
penuh, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Sekolah
asal lebih mementingkan citra sekolah dari pada pemenuhan hak anak, yang
berujung pada keputusan untuk mengeluarkan anak dari sekolah. (2) Keterbatasan
sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan di LPKA, dapat dilihat
dari belum adanya fasilitas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan belajar
terutama bagi siswa SMK, yang membutuhkan sarana khusus untuk menunjang
kegiatan praktik sesuai jurusan masing- masing. (3) Keterbatasan ekonomi orang
tua yang tidak mampu membiayai anak pindah sekolah ke institusi swasta, yang
cenderung memiliki biaya operasional lebih tinggi karena tidak sepenuhnya
disubsidi oleh pemerintah. (4) Belum adanya kebijakan khusus mengenai
pelaksanaan pendidikan formal bagi anak berhadapan dengan hukum, dapat dilihat
dari belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara jelas kewajiban sekolah
dalam menerima dan memfasilitasi pendidikan formal bagi ABH, sehingga banyak
sekolah negeri enggan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dalam
situasi tersebut.
Kata Kunci : Anak Berhadapan Hukum, Hak Pendidikan Formal, LPKA Kelas II
Bengkulu

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions: Faculty of Social & Politics Science > Department of Sociology
Depositing User: 58 darti daryanti
Date Deposited: 10 Oct 2025 03:47
Last Modified: 10 Oct 2025 03:47
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/28422

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200