RIDHOTUL, HAIRI and Herlambang, Herlambang and Sudirman, Sitepu (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengelolaan Dana Hibah yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Masters thesis, Universitas Bengkulu.
![thesis [thumbnail of thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
FIX-FINAL Tesis (RIDHOTUL HAIRI-B2A021039) - Ridho Hairi.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (922kB)
Abstract
Pengelolaan dana hibah dari APBD diatur dalam peraturan perundang�undangan. Namun, meskipun telah ada peraturan yang mengatur pengelolaan dana
hibah, kendala dan masalah dalam pelaksanaannya masih sering terjadi, antara
lain adalah pengelolaan dan penyalahgunaan dana, ketidaksesuaian antara
penggunaan dana dengan tujuan hibah yang ditetapkan, ketidaktransparanan
dalam pengelolaan dan penggunaan dana, serta pertanggungjawaban hukum
terhadap dana hibah. Permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana Pengaturan
Tanggung Jawab Hukum dalam Pengelolaan Dana Hibah yang Berasal dari
APBD? Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pemberi dan Penerima
Dana Hibah yang Berasal dari APBD? Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan dana hibah dari APBD. Untuk menjawab permasalahan
digunakan pendekatan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta menganalisis terkait kasus hukum yang terjadi. Menggunakan
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pengaturan tanggung jawab hukum dalam Pengelolaan Dana Hibah yang berasal
dari APBD, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah setelah mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya
harus dianggarkan dalam APBD, pengelolaan dana hibah yang berasal dari APBD
harus mempertimbangkan tanggung jawab baik sebagai pemberi atau penerima
dana hibah seperti ketidaktransparanan dalam pengelolaan dan penggunaan dana,
serta pertanggungjawaban hukum terhadap dana hibah tersebut, akibatnya timbul
berbagai pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban yang kemudian
muncul kejahatan dari pihak pemberi atau penerima dana hibah sebagai ruang
untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Peneliti merekomendasikan
haruslah menggunakan prinsip kehati-hatian dan dibuat aturan yang mengatur
tentang waktu pemberian hibah atau interfal-interfal pemberian hibah serta SKPD
(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) diharapkan lebih ketat dalam melakukan
pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan hibah.
Kata Kunci: Pengelolaan, Pertanggungjawaban, Dana Hibah, APBD
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Postgraduate Program > Master of Law Program |
Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
Date Deposited: | 09 Oct 2025 03:25 |
Last Modified: | 09 Oct 2025 03:25 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/28431 |