ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN IZIN USAHA PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyederhanaan perizinan berusaha sebab implikasi pemberlakuan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi dan
peningkatan lapangan pekerjaan, berpotensi merusak dan mencemari lingkungan
hidup sebab tidak seimbangnya aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian
ini akan membahas mengenai perubahan substansi izin lingkungan menjadi
persetujuan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan atas perubahan izin
lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha
pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Metode
yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, berpedoman pada bahan
hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan
tersier seperti literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai aturan
pelaksanaan, substansi izin lingkungan mengalami perubahan, diantaranya
pengurangan peran masyarakat, perubahan perizinan berusaha terintegrasi
elektronik, perubahan kewenangan yang sentralistik serta perubahan mengenai
sanksi. Dampak yang timbul menyebabkan peraturan UUPPLH terutama
mengenai izin lingkungan diubah atau dinyatakan tidak berlaku, aspek ekonomi
sangat terlihat jelas dalam kebijakan tersebut, namun tidak dengan aspek
lingkungan yang berpotensi mengalami kerusakan dan pencemaran sehingga tidak
tercapainya pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci : Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup