PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENYELENGGARA PERTANDINGAN SEPAK BOLA LIGA SATU TERHADAP PENONTON DI INDONESIA (Studi Kasus Pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang)

Tragedi kemanusian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan membuat penonton
mengalami kerugian berupa luka ringan, luka berat hingga beberapa penonton
kehilangan nyawa. Tragedi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penanganan
kerumunan dilapangan, yang disebabkan adanya ketidaksesuaian norma yang
diterapkan oleh PSSI dengan norma FIFA dalam hal regulasi keselamatan dan
keamanan stadion. Akibatnya terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak
penyelenggara pertandingan terhadap hak-hak penonton yang diatur dalam
Undang-Undang Keolahragaan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Hal ini menimbulkan pertanggungjawaban hukum perdata yang harus ditanggung
oleh pihak penyelenggara.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum
antara penonton dengan penyelenggara pertandingan sepak bola Liga Satu di
Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara pertandingan
sepak bola Liga Satu di Indonesia terhadap penonton sebagai pihak yang
dirugikan. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan
konsep.
Analisis data dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1). Hubungan hukum yang terjadi antara penyelenggara
pertandingan sepak bola dengan penonton terdiri dari hubungan hukum privat dan
hukum publik. (2) Pertanggungjawaban perdata yang terjadi pada para pihak
penyelenggara pertandingan sepak bola Liga Satu ditujukan kepada PSSI karena
selaku otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pertandingan. Bentuk
pertanggungjawaban perdata para pihak penyelenggara pertandingan sepak bola
dapat berupa ganti rugi secara materil dan immaterial serta ganti rugi dalam
bentuk kongkrit seperti pengembalian uang atau pengganti barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kata Kunci: Hubungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum,
Pertanggungjawaban Perdata.