DISPARITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM SENGKETA PENYELESAIAN PESELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tesis ini berjudul Disparitas Penerapan Hukum Terhadap Pemenuhan
Hak Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Sengketa Penyelesaian
Peselisihan Hubungan Industrial. Dengan tujuan: (1) Untuk menerangkan dan
menjelaskan Disparitas Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Putusan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia.(2) Untuk mengetahui
dan mejelaskan pertimbangan yang menjebabkan terjadinya Disparitas Putusan
Hakim terhadap pemenuhan Hak Pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dalam
Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Teknik
pengumpulan data dengan dokumenter yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum
salinan Putusan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perselisihan industrial dan
Studi pustaka yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara
membaca. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis. Adapun hasil
penelitian yang diperoleh diketauhi bahwa: (1) Disparitas Keabsahan Pemutusan
Hubungan Kerja dalam Putusan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di
Indonesia berdasarkan pada keenam putusan Nomor:12/Pdt.Sus�PHI/2019/PNBgl,PutusanNomor:13/Pdt.Sus-PHI/2020/PNBgl,Putusan
Nomor:454K/Pdt.Sus-PHI/2012, Putusan Nomor: 02/G/2013/PHI.AB, Putusan
Nomo: 308/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Ps, Putusan Nomor:111 K/Pdt.Sus�PHI/2015 yang diteliti diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu disparitas secara
horizontal dan disparitas secara vertikal (2) Pertimbangan yang menjebabkan
terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pemenuhan hak pekerja dalam
penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja berdasarkan pada keenam
Putusan Perkara Nomor:12/Pdt.Sus-PHI/2019/PNBgl, Putusan Perkara
Nomor:13/Pdt.Sus-PHI/2020/PNBgl, Putusan Perkara Nomor 454 K/Pdt.Sus�PHI/2012, Putusan Perkara Nomor: 02/G/2013/PHI.AB Putusan Pekara
Nomor:111 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan Putusan Perkara Nomor 308/Pdt.Sus�PHI/2022/PN.Jkt.Ps antara lain: Pertama, Pertimbangan terhadap keabsahan
pemutusan hubungan kerja, Kedua, Pertimbangan terhadap penentuan pemberian
hak pekerja Ketiga, Pertimbangan terhadap penentuan jumlah pengantian uang
proses pekerja pemutusan hubungan kerja.
Kata Kunci : Disparitas, Putusan Pengadilan, Hak Pekerja, Pemutusan
Hubungan Kerja.