PERAN SEKSI HUKUM POLRESTA DAN BIDANG HUKUM POLDA DALAM PENDAMPINGAN PELANGGARAN DISIPLIN KODE ETIK DAN TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI BENGKULU

Tesis ini berjudul “Peran Seksi Hukum Polresta dan Bidang Hukum Polda
dalam Pendampingan Pelanggaran Disiplin Kode Etik dan Tindak Pidana oleh
Anggota Kepolisian di Bengkulu”, Permasalahan yang menjadi topik kajian
dalam tesis ini adalah peran seksi hukum polresta dan bidang hukum polda dalam
pendampingan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin,
kode etik dan tindak pidana dan kendala yang dihadapi oleh seksi hukum polresta
dan bidang hukum polda dalam pendampingan anggota Polri yang melakukan
pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris yang disebut pula dengan penelitian
lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi
dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Seksi
Hukum Polresta memiliki peran yang penting dalam pendampingan terhadap
anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik berdasarkan
dengan surat perintah kapolresta, dan Bidang Hukum Polda berperan penting
dalam mendampingi anggota yang melakukan tindak pidana berdasarkan surat
perintah Kapolda untuk mendampingi dan menjamin hak-hak anggota polisi yang
bermasalah mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan tingkat peradilan dan
dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh seksi hukum
polresta yaitu keterbatasan sumber daya manusiadan pelaksanaan sidang
ditentukan oleh pimpinan sedangkan kendala yang dihadapi oleh bidang hukum
Poldayaitu tersangka lambat meminta surat permohonan ke pimpinan, sulitnya
menghadirkan saksi yang menguntungkan, tersangka kurang berkontribusi,
pengadilan kurang merespon, dan kurangnya dana pendampingan diperkara�perkara tertentu. Saran pendampingan hukum kepolisian yaitu peningkatan
pelatihan kepada anggota kepolisian untukpenegakan hukum. Diadakan konseling
dan dampingan secara psikologis kepada anggota yang melakukan pelanggaran,
kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga hukum, lembaga pemerintah
lainnya, dan organisasi masyarakat sipil, dapat meningkatkan efektivitas
pendampingan hukum kepolisian.
Kata Kunci : Pendampingan Hukum, Pelanggaran Disiplin, Kode Etik Dan
Tindak Pidana