PENGATURAN DELIK ADUAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah aspek penting hak asasi manusia dalam
Negara demokrati, dengan batasan tertentu. Pasal 218 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
tentang KUHP mengatur penyampaian pendapat, namun berujung kericuhan karena
menimbulkan kekhawatiran berupa sanksi 5 tahun penjara serta bisa menimbulkan
overkapasitas di lapas. Dengan ini dibutuhkan studi lebih lanjut mengenai pengaturan
sanksi pidana yang melibatkan kedudukan Presiden baik sebagai individu maupun jabatan.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan ambiguitas Pasal 218 yang akan diterapkan pada
2026. Mengunakan Pendekatan Normative. Analisis menunjukkan bahwa presiden
mempunyai hak merasa aman dan terlindung dari perbuatan yang dapat menyerang
kehormatannya baik sebagai pejabat public, di negara Thailand, Amerika dan Turki.
Presiden mempunyai kedudukan tertinggi di negara dan sebagai kepala negara, sehingga
sangat penting kedudukannya. Dalam mengajukan laporan kepolisian harus dilakukan
oleh sosok atau badan hukum yang pantas dan memiliki wewenang serta kompetensi.
Perwakilan harus memiliki surat tugas atau kuasa yang sah, bertindak sesuai kepentingan
pihak yang diwakili, dengan keterbukaan, transparansi, dan menghindari konflik
kepentingan. Dalam ranah publik, Presiden dapat menggunakan perwakilan melalui Wakil
Presiden atau pejabat lain berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UUD 1945 seperti KEMENLU,
KEMENDAGRI, KEMENHAN, sementara dalam ranah hukum privat, Presiden dapat
mengajukan advokat secara mandiri.
Kata Kunci: Tindak Pidana Penyerangan, Kehormatan Harkat Martabat, Presiden,
Delik Aduan