KONSTRUKSI HUKUM BADAN BANK TANAH INDONESIA DALAM KONSEP REFORMA AGRARIA

Bank Tanah memiliki wewenang khusus untuk menjamin ketersediaan tanah
dakam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial,
kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan
reforma agraria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Badan Bank Tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konstruksi hukum
badan bank tanah dalam kerangka reforma agraria dan kewenangan badan bank
tanah dalam menyelenggarakan reforma agraria. Jenis penelitian yang digunakan
adalah normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan
pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum adalah
studi Pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini, bank tanah berperan penting
dalam menyelesaikan masalah ketimpangan kepemilikan di Indonesia serta
mampu mendistribusikan tanah secara adil dan merata kepada rakyat berdasarkan
skala prioritas. Bank tanah menjamin ketersediaan tanah untuk reforma agraria
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang diperuntukkan bank
tanah. Bank tanah dapat memperkuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional selaku satu-satunya instusi pemerintahan di bidang
pertanahan yang melakukan administrasi pertanahan di Indonesia. Kombinasi
fungsi lembaga pertanahan tersebut akan memperkuat praktik manajemen
pertanahan dan juga mampu membantu penyelesaian masalah pertanahan dan tata
ruang yang ada di Indonesia.
Kata Kunci: Bank Tanah, Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional