IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BISA BACA AL-QUR’AN BAGI SISWADAN CALON PENGANTIN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an
Bagi Siswa dan Calon Pengantin merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah. PERDA tersebut mengalami kendala dalam proses
implementasinya. PERDA ini mengamanatkan bahwa setiap siswa dan calon pengantin
harus memiliki kemampuan baca Al-Qur'an yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai
syarat melanjutkan pendidikan dan melangsungkan pernikahan, namun pada kenyataan di
lapangan, hal tersebut tidak terlaksana sama sekali. Maka dari itu dalam penelitian ini,
peneliti bertujuan untuk mencari tahu mengapa Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2014
tentang Wajib Bisa Baca Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin tidak terimplementasi.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam
penelitian ini ada 16 orang terdiri dari pejabat sekolah, guru, siswa, pejabat KUA, calon
pengantin, dan masyarakat. Aspek dalam penelitian ini meliputi penataan sumber daya,
struktur organisasi dan koordinasi, metode pelaksanaan, realisasi penyaluran dana, dan
pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak
terimplementasinya PERDA ini disebabkan oleh, tidak adanya arahan dan pemberitahuan
oleh penyelenggara terhadap pihak yang terlibat dalam implementasi PERDA, tidak
adanya koordinasi antar instansi yang terlibat, dan tidak memiliki alokasi anggaran dalam
pelaksanaanya, sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya meskipun
implementor mengembangkan program internal seperti ekstrakurikuler BTQ, program
GENTA, dan program BIMWIT yang substansinya sejalan dengan tujuan PERDA namun
tidak terintegrasi dengan implementasi formal. Sehingga diperlukannya mempertegas
tamggung jawab pihak penyelenggara secara menyeluruh dan koordinasi dari pihak
pemerintah daerah terhadap implementor PERDA.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Wajib Baca Al-Qur'an