ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI RUMAH SINGGAH TERPADU HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bengkulu)

Program pembinaan gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai upaya
yang dilakukakan pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk
membantu individu yang tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan tetap.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan
mengintegrasikan gepeng kembali ke dalam masyarakat. Jumlah gepeng di Kota
Bengkulu terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, membuat gepeng
rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena mereka hidup dilingkungan
sosial yang bebas dan minim pengawasan. Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam
program pembinaan di Rumah Singgah Terpadu Harapan dan Doa dalam
pelaksanaannya tidak bisa secara satu pihak saja. Dalam hal ini Dinas Sosial
bekerja sama dengan BNN Kota Bengkulu guna pencegahan penyalahgunaan
narkotika pada binaan gepeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana collaborative governance antara Dinas Sosial dan BNN dalam upaya
pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap binaan gepeng di Rumah Singgah
Terpadu Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahapan
berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan pada
penelitian ini terdiri dari 1 orang petugas rehabilitasi sosial Dinas Sosial, 1 orang
pengurus rumah singgah, 1 orang petugas rehabilitasi BNN, 1 orang pembina
gepeng Dinas Sosial dan 2 orang gepeng hasil binaan rumah singgah. Hasil
penelitian ini terdapat berdasarkan 4 aspek, meliputi :1) Kondisi Awal, berupa
ketidakseimbangan antara pengaruh atau kekuatan, sumber daya, dan sejarah
kerjasama. Terdapat kondisi awal yang mendukung kerja sama Dinas Sosial dan
BNN. 2) Desain Kelembagaan, berupa aturan dasar, pembentukan forum, dan
transparansi dalam kolaborasi. Namun, pada penelitian ini aturan dasar yang
digunakan untuk berkolaborasi belum ada pembaharuan dari tahun ke tahun. 3)
Kepemimpinan fasilitatif. Dinas Sosial Kota Bengkulu sebagai pihak pertama
sudah memfasilitasi berjalannya kolaborasi dengan membangun kepercayaan dan
komunikasi. 4) Proses Kolaboratif, berupa dialog tatap muka, membangun
kepercayaan, komitmen berkolaborasi, pemahaman bersama dan hasil dari
kolaborasi. Dalam aspek ini proses kolaborasi antara Dinas Sosial dan BNN sudah
berjalan dengan baik namun dalam pertemuan rutin belum berjalan tetap.
Kata Kunci : Gelandangan dan Pengemis, Pembinaan gelandangan dan
pengemis, Collaborative Governance Dinas Sosial dan BNN Kota Bengkulu.