PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT PLN DENGAN KEMENTERIAN ATR/BPN RI DALAM PENSERTIPIKATAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Penelitian ini terkait, Pelaksanaan Kerja Sama antara PT PLN dengan
Kementerian ATR/BPN RI dalam Pensertipikatan Hak Guna Bangunan atas
Tanah untuk tower Saluran Udara Tegangan Tinggi di Kabupaten Bengkulu
Tengah, dengan permasalahan pokok yaitu : (1) Bagaimanakah pelaksanaan
perjanjian kerja sama antara PT PLN dengan Kementerian ATR/BPN RI dalam
pensertipikatan Hak Guna Bangunan atas Tanah untuk tower Saluran Udara
Tegangan Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah, (2) Apa saja kendala dan upaya
dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT PLN dengan Kementerian
ATR/BPN RI dalam pensertipikatan Hak Guna Bangunan atas tanah untuk tower
Saluran Udara Tegangan Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian
menggunakan metode penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara
yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama pelaksanaan
perjanjian kerja sama pensertipikatan Hak Guna Bangunan atas Tanah untuk
tower Saluran Udara Tegangan Tinggi pada Kabupaten Bengkulu Tengah belum
tercapai sepenuhnya karena pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala.
Disisi lain dalam hal menjamin kepastian hukum belum terjamin dikarenakan
tidak tercapainya pensertipikatan HGB tower SUTT milik PT PLN dalam
perjanjian kerja sama ini. Kedua kendala dan upaya dalam pelaksanaan
pensertipikatan Hak Guna Bangunan atas tanah untuk tower Saluran Udara
Tegangan Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah yakni kendala terdiri dari tower
didirikan di atas tanah SKT ataupun di atas tanah SHM, terdapat perbedaan
kepastian alas hak atas tanah yang berdiri tower SUTT dan tanah yang telah
dilakukan pembebasan lahan belum dilakukan balik nama oleh pemilik tanah.
Upaya diantaranya, di atas tanah SKT pengelolaan administrasi alas hak tanah
harus baik, kelengkapan dokumen pengadaan tanah sampai pernyataan aset, lalu
yang di atas tanah SHM pemegang sertipikat saat ini bisa mengajukan ke
Pengadilan agar dapat dilakukan proses balik nama serta pengidentifikasian secara
cepat aset tanah yang berdiri tower SUTT milik PT PLN.
Kata Kunci : Perjanjian kerja sama, Tower SUTT, Alas Hak, Sertipikat,
Hak Guna Bangunan.