ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama
Mengenai Sengketa Ekonomi Syari’ah Dalam Prespektif Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini bertujuan untuk meneliti,
mempelajari serta mengetahui bagaimana metode penyelesaian sengketa
ekonomi sari’ah dalam peradilan agama, mengetahui apa faktor-faktor yang
mempengaruhi sengketa ekonomi sari’ah dalam peradilan agama dan mengetahui
hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam rangka sengketa ekonomi
sari’ah di peradilan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan
(library research). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-preskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif-preskriptif pada Tesis ini
dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana Analisis
Yurudis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Ekonomi Syari’ah.
Selanjutnya dari data-data yang ada kemudian dianalisa secara yuridis agar dapat
menuntaskan dan menjawab pokok permasalahan sebagaimana dikemukan pada
latar belakang permasalahan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari data
primer, data skunder, dan bahan hukum tertier. Metode Analisis Data, yakni
data-data yang muncul dalam penelitian, terlebih dahulu dikelompokan
berdasarkan kualitas, pola, tema, dan katagori tertentu sesuai kebutuhan
pembahasan. Data yang sudah dikatagorikan tersebut dianalisis untuk memahami
dan menjelaskan gejala-gejala hukum dengan cara melakukan penafsiran dengan
model penafsiran surface structure dan deep structure. Hasil dan simpulan
penelitian ini ialah, Belum ada kesamaan pandangan di antara para hakim di
lingkungan Peradilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi
syariah yang merupakan kewenangan yang baru bagi lembaga peradilan agama
sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang peradilan agama. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya masih
adanya sebagian para hakim Pengadilan Agama yang kekurang memahami
sumber-sumber hukum acara perdata serta kurang memahami hukum positif,
sehingga berakibat terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Akan tetapi di
dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, pada umumnya para
hakim di lingkungan Peradilan Agama menggunakan baik hukum nasional,
hukum Islam, maupun ajaran-ajaran/doktrin serta yurisprudensi yang diharapkan
dapat mendatangkan manfaat, rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan
hukum.