IMPLEMENTASI PROGRAM PENERIMAAN DAN VERIFIKASI LAPORAN ON THE SPOT (PVL OTS) OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Program Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS) merupakan
program jemput bola yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat
menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi terkait permasalahan
penyelenggaraan pelayanan publik yang sedang mereka hadapi kepada
Ombudsman RI. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih terdapat tantangan
dan kendala. Sosialisasi program yang kurang optimal baik secara offline maupun
online menjadi salah satu kendala utama. Kemudian masyarakat yang mengakses
pelayanan pada program PVL OTS masih rendah. Selain itu, fluktuasi anggaran dan
keterbatasan sarana prasarana juga menghambat kelancaran program. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis
proses implementasi program PVL OTS oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Bengkulu. Penelitian ini mengadopsi teori Riant Nugroho dengan tiga tahap
implementasi yaitu pra implementasi, implementasi dan pasca implementasi yang
kemudian dielaborasi dengan alur program PVL OTS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada tahap pra implementasi tidak adanya jadwal yang jelas
dan sosialisasi yang terbatas menjadi kendala. Sosialisasi online yang dilakukan
pun seringkali terlambat serta hanya melalui media sosial Ombudsman dan
terkadang dibantu oleh Instansi yang menjadi lokasi pelaksanaan program.
Akibatnya, masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai waktu dan tempat
pelaksanaan program. Hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan di tahap
implementasi, fleksibilitas jadwal menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan
program sehingga masyarakat menjadi sulit untuk merencanakan kehadiran dan
partisipasi pada program PVL OTS. Selanjutnya tahap evaluasi dilakukan setiap
kali program PVL OTS selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan
mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi pada proses pelaksanaan.
Adapun kendala-kendala yang ditemukan adalah terkait anggaran dan sarana
prasarana yang kurang memadai.
Kata Kunci : PVL OTS, Pelayanan Publik, Ombudsman RI