KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TINGKAT PERTAMA AKIBAT PENGATURAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Skripsi ini membahas tentang kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat
Pertama akibat pengaturan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menentukan pengadilan pada tingkat mana yang berwenang mengadili
sengketa tata usaha negara yang telah melalui prosedur upaya administratif akibat
diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dan untuk memahami kedudukan pengadilan tata usaha negara
tingkat pertama akibat pengaturan upaya administratif dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang
dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer dan sekunder. Dalam
menjawab dua permasalahan dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada teori
perlindungan hukum, teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan, dan asas
lex posterior derogaat legi priori. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengadilan
yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang telah melalui upaya
administratif adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama sehingga
kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan Tingkat
Pertama dalam mengadili sengketa tata usaha negara yang telah melalui upaya
administratif menjadi hilang kedudukannya kecuali terkait sengketa kepegawaian.
Kata Kunci: Kedudukan, Upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara