PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN INDONESIA

Wartawan Indonesia dalam dilema. Di satu sisi, negara melalui
undang-undang memberikan tugas dan peran yang berat, tapi di sisi
lain ada ancaman berupa risiko kriminalisasi walaupun sudah ada
jaminan kebebasan menyatakan pendapat dalam konstitusi. Kenyataan
yang sangat berbeda dengan profesi lain, seperti dokter dan polisi yang
ketika menjalankan tugas sudah berdasarkan aturan perundangan,
sekalipun ada pihak lain yang dirugikan sampai meninggal dunia,
mereka lepas dari tuntutan pidana. Banyak kasus wartawan yang harus
berakhir di balik penjara, diantaranya kasus Bersihar Lubis (Koran
Tempo) yang dijatuhi vonis kurungan 1 (satu) bulan percobaan 3 (tiga)
bulan karena tulisannya ‘’Kisah Interogator yang Dungu’’ dinilai
menghina kejaksaan dan Risang Bima Wijaya (Radar Jogja) divonis 6
(enam) bulan penjara karena dinilai menista dengan tulisan Direktur
Utama Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Kondisi tersebut
seharusnya tidak terjadi karena UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers
menganut paham ‘’Tiada Pemidanaan bagi Wartawan’’. Persoalan
kriminalisasi wartawan masih saja terjadi karena UU Pers tidak secara
tegas dan jelas menyatakan tentang perlindungan bagi wartawan
Indonesia tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir dalam penegakan
hukum.
Sebagian
pihak
berpandangan
bahwa
masalah
pers
diselesaikan dengan mekanisme pers sesuai UU Pers, sebagian lain
berpandangan bahwa UU Pers tidak mengatur pemidanaan wartawan
yang melakukan kriminalisasi sehingga rujukannya dikembalikan ke
KUHP. Padahal KUHP adalah produk hukum peninggalan kolonial
yang memang berkepentingan dalam memberangus pers. Kondisi
tersebut menuntut ketegasan penyelenggara negara, untuk itu harus ada
pembaharuan hukum, baik dalam RUU KUHP maupun UU Pers.