PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU

O s l i t a, O s l i t a and Taufiqurrohman, Taufiqurrohman and Amancik, Amancik (2009) PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Oslita_B2A007032.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (796kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah, dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan amanat perundang- undangan ini, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melakukan perombakan besar- besaran terhadap struktur organisasi yang ada, tentunya dengan terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Pengisian jabatan ini timbul berbagai permasalahan diantaranya adalah banyaknya pejabat yang non job, pejabat yang non job ini tidak ditempatkan menjadi staf pada suatu dinas/atau instansi, banyaknya pejabat yang tidak dilantik, penempatan jabatan yang tidak melalui mekanisme yang ada, misalnya tidak dengan pertimbangan Baperjakat, bahkan ada pejabat yang sudah meninggal, yang namanya juga ikut disebut sebagai peserta pelantikan. Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam pengisian jabatan ini banyak tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan tentang Kepegawaian lainnya, maka terdapat banyak pelanggaran diantaranya adalah pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, banyaknya pejabat yang non job, yang tidak diberikan Surat Keputusan tentang penempatan baru pada suatu dinas/instansi, sehingga kedudukan mereka menggantung, tidak dilantiknya seseorang dalam suatu jabatan ( UU Nomor 100 Tahun 2000), tidak adanya pertimbangan jabatan dari Baperjakat, dan sebagainya. Mengapa terdapat banyak pelanggaran. Hal ini tidak terlepas dari sebagai efek adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, mengapa dikatakan demikian karena dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, pada saat seorang calon kepala daerah menyiapkan diri untuk menjadi seorang kepala daerah maka pasangan calon ini perlu membentuk tim kampanye dan tim keluarga, yang pada saatnya nanti jika pasangan calon ini telah terpilih menjadi kepala daerah, orang-orang yang tergabung tim sukses dan tim keluarga ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan, hal ini tidak terlepas dari balas jasa terhadap tim sukses dan tim keluarga ini. Masuknya orang-orang diluar system sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Akibatnya bagi para Pegawai Negeri Sipil yang telah lama meniti karir harus tersingkir dengan masuknya orang-orang baru yang secara kepangkatan dan pengalaman jauh tertinggal, serta tidak adanya kepastian jenjang karir bagi para Pegawai Negeri Sipil.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User:	014 Abd. Rachman Rangkuti
Date Deposited:	03 Dec 2013 19:57
Last Modified:	03 Dec 2013 19:57
URI:	http://repository.unib.ac.id/id/eprint/2909

Actions (login required)

View Item