O s l i t a, O s l i t a and Taufiqurrohman, Taufiqurrohman and Amancik, Amancik (2009) PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.
![Oslita_B2A007032.pdf [thumbnail of Oslita_B2A007032.pdf]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Oslita_B2A007032.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (796kB)
Abstract
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi
Pemerintahan Daerah, dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan amanat perundang-
undangan ini, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melakukan perombakan besar-
besaran terhadap struktur organisasi yang ada, tentunya dengan terlebih dahulu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Pengisian jabatan ini timbul berbagai
permasalahan diantaranya adalah banyaknya pejabat yang non job, pejabat yang
non job ini tidak ditempatkan menjadi staf pada suatu dinas/atau instansi,
banyaknya pejabat yang tidak dilantik, penempatan jabatan yang tidak melalui
mekanisme yang ada, misalnya tidak dengan pertimbangan Baperjakat, bahkan
ada pejabat yang sudah meninggal, yang namanya juga ikut disebut sebagai
peserta pelantikan. Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu dalam pengisian jabatan ini banyak tidak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan tentang Kepegawaian lainnya, maka
terdapat banyak pelanggaran diantaranya adalah pelanggaran terhadap Asas-asas
Umum Pemerintahan Yang Baik, banyaknya pejabat yang non job, yang tidak
diberikan Surat Keputusan tentang penempatan baru pada suatu dinas/instansi,
sehingga kedudukan mereka menggantung, tidak dilantiknya seseorang dalam
suatu jabatan ( UU Nomor 100 Tahun 2000), tidak adanya pertimbangan jabatan
dari Baperjakat, dan sebagainya. Mengapa terdapat banyak pelanggaran. Hal ini
tidak terlepas dari sebagai efek adanya pemilihan kepala daerah secara langsung,
mengapa dikatakan demikian karena dengan adanya pemilihan kepala daerah
secara langsung, pada saat seorang calon kepala daerah menyiapkan diri untuk
menjadi seorang kepala daerah maka pasangan calon ini perlu membentuk tim
kampanye dan tim keluarga, yang pada saatnya nanti jika pasangan calon ini telah
terpilih menjadi kepala daerah, orang-orang yang tergabung tim sukses dan tim
keluarga ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan, hal
ini tidak terlepas dari balas jasa terhadap tim sukses dan tim keluarga ini.
Masuknya orang-orang diluar system sangat besar pengaruhnya dalam
pengambilan keputusan. Akibatnya bagi para Pegawai Negeri Sipil yang telah
lama meniti karir harus tersingkir dengan masuknya orang-orang baru yang
secara kepangkatan dan pengalaman jauh tertinggal, serta tidak adanya kepastian
jenjang karir bagi para Pegawai Negeri Sipil.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | 014 Abd. Rachman Rangkuti |
Date Deposited: | 03 Dec 2013 19:57 |
Last Modified: | 03 Dec 2013 19:57 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/2909 |