PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PDAM KOTA BENGKULU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam kaitannya dengan pelayanan yang diberikan PDAM Kota
Bengkulu, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan sertapenyelesaian tuntutan
konsumen PDAM Kota Bengkulu dalam upaya memberikan pelayanan kepada
konsumen. Metode penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris, Jenis
pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan non doctrinal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya
dengan pelayanan yang diberikan PDAM Kota Bengkulu, yakni bagi konsumen
atau pelanggan datang langsung kekantor PDAM Kota Bengkulu, atau via
telepon melaporkan masalah yang terjadi mulai dari kerusakan atau juga
masalah tagihan rekening, Sub bagian pelayanan pelanggan PDAM Kota
Bengkulu menerima laporan dan mencatat dalam buku pengaduan sekaligus
memberikan nomor, memeriksa jenis pengaduan dan akan diteruskan
kebagian yang berkaitan khususnya tim di lapangan. Adapun hambatan�hambatan yang terjadi di dalam pelayanan terhadap konsumen PDAM Kota
Bengkulu bermacam-macam dan kompleks, mulai dari pipa bocor, air tidak
mengalir kepelanggan, hilangnya meteran sampai dengan tercemarnya air
sungai sebagai sumber air dari PDAM. Langkah penyelesaian tuntutan
konsumen tersebut, upaya yang dilakukan oleh PDAM Kota Bengkulu adalah
dengan cara kekeluargaan yaitu melalui jalan musyawarah mufakat. Jadi
musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk
memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan
bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terdapat di dalam
Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan
Konsumen yang dalam inti penjelasannya adalah penyelesaian damai oleh para
pihak yang bersengketa.
Kata Kunci :. Perlindungan Hukum, Pelayanan PDAM.