KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAERAH SEKTOR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penelitian ini meneliti masalah kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan PAD
provinsi Bengkulu dan keabsahan kebijakan perpajakan daerah tersebut dilihat
dari hukum administrasi negara.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akan
digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, agar dapat menjelaskan
secara ilmiah mengenai kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan dan
pengaruh kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu terhadap peningkatan PAD Provinsi Bengkulu, serta menilai
keabsahan kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan dilihat dari Hukum
Administrasi Negara.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum
dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam tubuh organ
pemerintahan daerah di dalam mengambil kebijakan perpajakan daerah. Penelitian
ini memakai data primer dan data sekunder, dengan penjelasan teknik
pengumpulan datanya, bahwa untuk melakukan pengumpulan data primer, maka
diperoleh dengan mengadakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan
wawancara bebas terpimpin. Data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi
pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kebijakan PKB dan BBN KB yang
dilakukan meliputi kebijakan yang bersifat intensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, dan
kebijakan yang bersifat ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sektor
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Kebijakan perpajakan yang
bersifat ekstensif yang paling penting meliputi (1) Pemutihan penghapusan sanksi
administrasi berupa tunggakan pokok pajak, bunga, dan denda pajak pajak
kendaraan bermotor (PKB) pembuatan tahun 2000 ke bawah, (2) Kebijakan
Pemutihan sanksi administrasi berupa penghapusan bea balik nama kendaraan
bermotor (BBN-KB) pembuatan tahun 2000 ke bawah. Bahwa pengaruh
kebijakan pajak pemutihan PKB-BBN KB, dapat ditunjuk dari realisasi PAD
Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar Rp321.721.834.760
Milyar. Bahwa keabsahan kebijakan perpajakan daerah yang dilakukan dilihat
dari hukum administrasi negara, baik dari segi substansi kebijakan maupun
prosedur diambilnya kebijakan sudah memenuhi ketenatuan hukum administrasi.
Peneliti menyarankan agar pemerintah melakukan pungutan pajak secara paksa
terhadap pengusaha pemilik alat berat dan kendaraan di atas air, agar PAD makin
lebih meningkat lagi.