ANALISIS PUTUS AN PENGADILAN NEGERI NOMO R. 24/PDT.G/2011/PN.BKL TENTANG PENYELESAIAN SENG KETA PERJANJIAN PEMBO RO NGAN PROYEK PENANGGULANGAN B ENCANA ALAM TAHUN ANGGARAN 2007 ANTARA PIHAK PENERIMA PEKERJAAN DENG AN DINAS PEKERJAAN UMUM PRO VINSI BENGKULU

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis terhadap dasar pertimbangan hukum
oleh hakim terhadap suatu Put usan Pengadilan Negeri Nomor.24/PDT.G
/2011/PN.BKL untuk mengetahui bahwa putusan tersebut telah memenuhi aspek
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan unt uk melihat suatu bentuk
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara pihak penerima pekerjaan dan Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang mana dalam hal ini telah terjadi suatu
wanprestasi (cidera janji). Penelitian ini merupakan Penelitian normatif atau juga
disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen dengan
menghubungkan antara asas-asas, teori-teori hukum terhadap suatu putusan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan antara
dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, teknik
pengumpuan data yait u dengan melakukan data dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa,dalam perjanjian yang dilakukan para pihak tidak
mencantumkan batas akhirnya perjanjian, terjadinya wanprestasi antara pihak
penerima pekerjaan dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dalam hal
ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu belum melakukan pembayaran
seutuhnya, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 24/Pdt.G/2011/PN.BKL
terhadap perkara gugatan wanprestasi antara pihak penerima pekerjaan dengan
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dilihat dari sisi keadilan, kepastian
dan kemanfaatan hukum. Karena tidak semua pertimbangan hakim yang dalam
mengadili perkara ini jelas-jelas tidak relevan dengan teori-teori hukum/ norma
hukum dan kenyataan hukum maupun Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku. Disimpulkan bahwa Put usan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:
24/Pdt.G/2011/ PN.BKL terhadap perkara gugatan wanprestasi antara pihak
penerima Pekerjaan dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tersebut
telah terjadi wanprestasi yang mana pihak dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Bengkulu tersebut, perjanjian yang dibuat kedua belah pihak terjadinya suatu
kelalaian di dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata dan putusan
tersebut tidak mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi
para pihak. Saran penulis kepada hakim, diharapkan agar dapat memberikan suatu
pertimbangan hukum terhadap suat u putusan secara adil-adilnya dengan
memperhatikan teori keadilan, agar para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan
dapat terpenuhi kembali hak-haknya dan harus berdasarkan keadilan, kepastian
dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci : Analisis Put usan, Perjanjian Pemborongan, Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Bengkulu.