PENGATURAN STANDARDISASI PRODUK HALAL SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2016

ASEAN Economic Community 2016 (AEC 2016) memberikan peluang bagi
negara-negara anggota ASEAN untuk dapat memasarkan produk-produknya
seperti barang atau jasa di wilayah negara-negara ASEAN. AEC 2016 akan
menjadikan pasar ASEAN sebagai pasar bebas. Disatu sisi pemberlakuannya akan
meningkatkan daya saing antar negara dalam bidang ekonomi, dan bagi negara�negara tersebut AEC 2016 dapat menjadi momentum dalam meningkatkan
perekonomian negara. Setiap elemen masing-masing negara mempersiapkan
semuanya, mulai dari fasilitas, sistem atau pengaturan dalam bidang ekonomi,
sumber daya manusia dan lain-lainnya. Namun, disisi lain, apabila suatu negara
tidak siap dalam menghadapi pemberlakuan AEC, maka negara tersebut akan
tertinggal dari negara lain dalam bidang ekonomi dan hanya akan menjadi objek
pemasaran bagi negara-negara lain. Di Indonesia, salah satu yang menjadi hal
penting dan perhatian bagi kita semua adalah mengenai Jaminan Produk Halal.
Setiap produk yang beredar di pasar Indonesia selain harus berstandar nasional
Indonesia juga harus disertai dengan Jaminan Produk Halal, mengingat mayoritas
penduduk negara Indonesia adalah Muslim. Namun, pada kenyataannya,
berdasarkan data statistik yang ada menunjukkan bahwa angka sertifikasi halal di
Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah produk yang
beredar dan jumlah perusahaan yang ada sehingga diperlukan adanya upaya
optimalisasi pengaturan standardisasi produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaturan standardisasi produk halal sebagai jaminan kepastian
hukum bagi konsumen serta upaya yang harus dilakukan agar penerapan
pengaturan standardisasi produk halal dapat lebih optimal. Dalam hal ini, peneliti
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yuridis
kualitatif. Pengaturan standardisasi produk halal merupakan salah satu bentuk
upaya perlindungan terhadap konsumen yang bersifat preventif. Standardisasi
produk halal melindungi konsumen dengan produk yang telah dijamin
kehalalannya. Agar pengaturan standardisasi produk halal dapat berfungsi secara
optimal dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen diperlukan
upaya optimalisasi diantaranya dengan penguatan sistem standardisasi produk
halal, harmonisasi standardisasi produk halal, sosialisasi pengaturan standardisasi
produk halal, dan peran keterlibatan pemangku kepentingan.
Kata Kunci : Produk Halal, Konsumen, dan ASEAN Economic Community