KAJIAN YURIDISPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULUNO :304 /Pid.B/2014/PN.Bgl. TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI VALAS

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutus perkara di dalam
putusan No:304 /Pid.B/2014/PN.Bgl tentang penipuan bermotif investasi valas
dengan terdakwa Tazarman bin Sahril, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bengkulu menetapkan terdakwa Tazarman bin Sahril dalam putusan No:304
/Pid.B/2014/PN.Bgl. telah melanggar Pasal 378 KUHP dan menghukum terdakwa
dengan pidana penjara 9(sembilan) bulan dan menetapkan bahwa masa
penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya terhadap pidana yang telah dijatuhkan.Penelitian ini akan menjawab
apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bengkulu memutus perkara di dalam putusan No:304 /Pid.B/2014/PN.Bgl tentang
penipuan bermotif investasi valas penerapan hukum dalam putusan
perkaraNomor:304 /Pid.B/2014/PN.Bgl.pelakunya bisa dijerat dengan
menggunakan Undang-Undang 7 Tahun1992 tentang Perbankan jo Undang�Undang10 tahun 1998. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu mengkaji
norma-norma hukum dalam putusan yang dikaji dan pendekatan kajian putusan
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,norma-norma hukum yang
ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis dan mampu
menampung permasalahan hukum yang ada, Pendekatan kasus dalam
memperoleh persamaan suatu aturan hukum dalam praktik hukum.Hasil penelitian
menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di dalam
perkara Nomor:304 /Pid.B/2014/PN.Bgl. tentang penipuan bermotif investasi
adalah dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dihubungkan
dengan fakta-fakta yang dikemukakan selama persidangan memenuhi unsur-unsur
sebagaimana yang terkandung di dalam pasal 378 KUHP dan hasil analisis juga
menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara Nomor:304
/Pid.B/2014/PN.Bgl. tentang penipuan bermotif investasi valas dapat dijerat
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang�Undang 10 tahun 1998.
Kata Kunci : Penipuan, Investasi Valas, Hukum Perbankan