PEMBATASAN PENGAJUAN PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DITINJAU DARI PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Pembatasan pengajuan penyelesaian hasil pemilihan umum kepala daerah serentak
merupakan salah satu proses dari beberapa tahapan dalam pemilihan umum kepala daerah,
dengan pembatasan pengajuan terhadap sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah,
bertujuan agar terciptanya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun disisi lain
Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum
tersebut putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga Mahkamah Konstitusi juga harus
memperhatikan keadilan subtansinya juga, demi terwujudnya keadilan dalam putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui dan
menganalisis apakah pembatasan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan prinsip kedaulatan
rakyat (2). Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana konsep peradilan khusus
penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah pada masa yang akan datang agar
dapat menjamin kedaulatan rakyat. Metode penelitian adalah jenis penelitian normatif dengan
pendekatan deskriptif yuridis kualitatif, penelitian bertitik tolak dari data primer yaitu
menganalisis Peraturan Perundang-undangan, yang didukung oleh bahan hukum sekunder
yaitu literature buku, dan bahan tersier yaitu bersumber dari artikel, jurnal dan lain
sebagainya. Hasil penelitian: (1). Pada dasarnya Pembatasan pengajuan penyelesaian hasil
pemilihan umum kepala daerah serentak tidaklah bertentangan dengan kedaulatan rakyat,
namun Mahkamah Konstitusi dapat menerobos batasan tersebut apabila ada pelanggaran
yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (2). Peradilan Khusus yang berwenang
menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada tersebut tidak hanya melihat pada
keadilan proseduralnya saja, namun juga memperhatikan keadilan susbtansi nya
juga, agar terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dari hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah.