PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KEPAHIANG TERHADAP TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK RI TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014

Sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab serta
mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip
tata pemerintah yang baik (good governance), maka pelaksanaan pemerintahan daerah
tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan. Kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan
terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, BPK RI memutuskan Opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Kepahiang, sedangkan pada
Tahun Anggaran 2012 BPK RI memberikan opini disclaimer. Permasalahan ini tidak di
tahun 2011 dan 2012 saja, di tahun 2013 dan 2014 BPK RI memberikan Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) kembali, pada laporan keuangan daerah Kabupaten
Kepahiang. Melihat dari persoalan dari tahun 2011 sampai 2014 Kabupaten Kepahiang
tidak banyak mendapatkan perubahan yang pesat. Hal ini menandakan banyak persoalan
dan temuan-temuan yang tidak cepat diatasi, mengingat bahwa hampir di seluruh SKPD
di lingkungan pemerintah Kepahiang mendapatkan temuan dari BPK. Tujuan penelitian
ini mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD
Kabupaten Kepahiang terhadap Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI dan mengetahui
hambatan yang dihadapi DPRD Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini mengunakan
metode penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Hasil penelitian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
Kabupaten Kepahiang sampai saat ini dinilai sudah menjalankan fungsi pengawasannya
dengan baik, tetapi DPRD dinilai tidak memiliki kemampuan yang terbatas untuk
membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dan juga DPRD sulit menggunakan
hak interpelasi agar temuan tersebut dapat diperbaiki atau menjadi teguran kepada
pemerintah daerah. Hambatan-hambatan DPRD Kabupaten Kepahiang dalam
menjalankan fungsi pengawasannya yaitu hambatan internal Panitia Khusus, hambatan
secara personal seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.
Kata Kunci : Pengawasan, Tindak Lanjut, Laporan Hasil Pemeriksaan, DPRD, BPK