PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN PERTANIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN TERNAK

Populasi hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah terus bertambah,
membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah terkait penertiban ternak agar
tidak menimbulkan polemik dalam kehidupan bermasyarakat terutama terhadap
lahan pertanian petani di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2013
pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengeluarkan Perda Nomor 07
Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis
tertarik untuk mengkaji bagaimana Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara empiris, dengan
bertitik pada data primer didukung dengan data sekunder. Sedangkan untuk data
sekunder didapatkan melalui studi pustaka dan diperoleh bahwa pertama
perlindungan terhadap lahan pertanian dari gangguan ternak berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak belum
terlaksana secara optimal. Kedua, fasilitas dalam rangka penertiban ternak yang
dilakukan oleh Satpol PP belum tersedia, sehingga pelaksanaan penertiban tidak
berjalan sesuai dengan Perda Penertiban Ternak dan dalam rangka penertiban
tersebut belum ada kebijakan pemerintah tentang peraturan bupati dalam
pelaksanaan Perda Penertiban Ternak. Dengan belum optimalnya Perda
Penertiban Ternak tersebut menimbulkan belum maksimalnya perlindungan lahan
pertanian karena ternak masih berkeliaran di lahan pertanian masyarakat.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Lahan Pertanian, Peraturan Daerah,
Hewan Ternak