KEDUDUKAN HUKUM NOMOR REGISTER DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dan dampak
hukum dari pemberian nomor register dalam proses pembentukan peraturan
daerah, proses pemberian nomor register merupakan antisipasi dari pembatalan
perda yang terjadi beberapa tahun belakangan ini di seluruh daerah di Indonesia,
dengan banyaknya pembatalan perda yang terjadi di seluruh indonesia pemerintah
pusat merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Di dalam Pasal 242-243 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerahdiatur proses pemberian nomor register yang peraturan
pelaksanya di atur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan dengan
menggunakanpendekatan perundang-undangan. Selanjutnya pengumpulan bahan
hukum melalui media online dan offline, kemudian dianalisis menggunakan
metode yuridis/normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
kedudukan hukum nomor register berdasarkan Prinsip Otonomi daerah menurut
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hierarki Peraturan Perundang-undangan
dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, teori kewenangan dan kelembagaan, dari proses pemberian
nomor register tersebut diketahui kedudukan hukumnya yaitu sebagai tertib
administrasi dan pelaporan perda yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang�Undang Dasar Tahun 1945 karena berubah sebagai syarat sahnya rancangan perda
menjadi perda agar dapat ditetapkan dan diundangkan yang membuat tidak
terwujudnya pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dan dampak hukum dari nomor
register bertambahnya organ atau lembaga yang berwenang membentuk peraturan
daerah yang memberikan perluasan wewenang dalambentuk pengawasan
preventif dari pusat ke daerah. Kedudukan hukum nomor register dan dampak
hukum dari proses pemberian nomor register dalam proses pembentukan
peraturan daerah yang telah dilakukan pengkajian bahwa proses pemberian nomor
registermempunyai kedudukan hukum dan dampak hukum yang mempengaruhi
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Kata kunci: Kedudukan dan Dampak Hukum Nomor Register dalam Proses
Pembentukan Peraturan Daerah.