TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH SINGAPURA

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi,
komunikasi dan informasi, dewasa ini telah memberikan berbagai kemudahan dan
memperlancar hubungan antar negara dan antar orang perorangan tanpa jarak.
Mudahnya mengadakan perjalanan dari suatu negara ke negara lain berakibat
tidak hanya dinikmati oleh warga negara yang baik, tetapi juga dinikmati oleh
pelaku tindak pidana yang dengan cepat mengambil keuntungan untuk
menghindar dari proses hukum dengan cara melarikan diri keluar negeri. Setiap
kali ada pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri sebuah pranata
hukum yang bernama Ekstradisi muncul kepermukaan, karena diharapkan dapat
menjangkau pelaku tindak pidana yang bersembunyi di negara lain. Indonesia
sudah memiliki beberapa perjanjian ekstradisi dengan negara lain, salah satunya
adalah Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Singapura, 27 April 2007.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa perjanjian ekstradisi Indonesia
dengan Singapura belum diratifikasi dan konsekuensi hukum yang timbul dari
belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi kedua negara. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan
pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses ratifikasi perjanjian ekstradisi kedua negara terhambat
dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Indonesia dan Singapura dan terdapat
pelanggaran terhadap asas-asas dalam perjanjian internasional.
Kata Kunci : Perjanjian Ekstradisi, Ratifikasi