“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH

Ketentuan mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi atas tidak sahnya
penetapan tersangka pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
belum memberikan kepastian hukum, apakah tersangka berhak atau tidak untuk
memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi atas tidak sahnya penetapan tersangka.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ganti kerugian dan atau rehabilitasi
terhadap penetapan tersangka yang tidak sah dapat atau tidak menjadi obyek
praperadilan, serta untuk mengetahui ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian
dan atau rehabilitasi terhadap tersangka yang penetapannya tidak sah. Penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang,
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa
objek praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena
penetapan tersangka yang tidak sah telah secara sah mengalami perluasan setelah
keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April
2015. Sehingga secara yuridis berdasarkan Pasal 95 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal
82 ayat (4) KUHAP, Pasal 2 angka 3 huruf a dan b Jo. Pasal 10 angka 1 Undang�Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil
and Political Right, dan Putusan Praperadilan Nomor : 11/Prap.Per/2015/ PN.Jkt.Ut.,
Putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel., dan Putusan
Praperadilan Nomor : 20/Prap.Per/2015-/PN.Sby ganti kerugian dan atau rehabilitasi
karena penetapan tersangka yang tidak sah merupakan obyek praperadilan. Sebaiknya
rumusan berkaitan dengan ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena penetapan
tersangka yang tidak sah, dirumuskan secara eksplisit, agar dapat diberikan kepada
tersangka.
Kata Kunci : Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi, Obyek Praperadilan.