PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KAPAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Penangkapan ikan dengan menggunakan trawl merupakan tindakan kejahatan
yang memiliki dampak terhadap keberlangsungan dan kelestarian sumber daya
laut. Sehingga perlu untuk diberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku, kaitanya
dalam penerapan sanksi, pemilik kapal dalam penangkapan ikan menggunakan
trawl di Kabupaten Bengkulu Utara tidak diberikan pertanggungjawaban pidana.
Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
pertanggungjawaban pidana pemilik kapal berdasarkan Undang-undang No. 45
tahun 2009 Perikanan, dan mengetahui dasar pertimbangan aparat penegak hukum
tidak menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pemilik kapal di Kabupaten
Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
Berdasarkan data dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan disimpulkan
bahwa, adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik kapal yang diatur
pada Pasal 84 dan 85 Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dan
dasar pertimbangan aparat penegak hukum di Kabupaten Bengkulu Utara tidak
menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pemilik kapal karena pemilik
kapal hanya menyewakan kapal. Dengan demikian saran dalam penelitian ini
adalah, perlu diberikan pembaharuan terhadap Undang-undang Perikanan yang
menentukan secara tegas kapan pemilik dapat dipertanggungjawabkan. Karena
pada prakteknya nahkoda dapat menjadi pemilik kapal dan pengusaha
penangkapan ikan. Serta hendaknya aparat penegak hukum lebih mengoptimalkan
kewenangannya dalam menjalankan tugas dalam menangani tindak pidana
penggunaan trawl.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perikanan, Trawl