Perlindungan Hukum Bagi Juru Parkir Di Kota Bengkulu Berdasarkan SPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

Di Kota Bengkulu ada berbagai jenis lapangan usaha salah satunya di
bidang jasa yaitu parkir. Parkir yang dimaksud dalam hal ini yaitu parkir di tepi
jalan umum atau sering disebut parkir di badan jalan. Juru parkir di tepi jalan
umum ini berperan dalam meningkatkan PAD Kota Bengkulu. Jumlah juru parkir
di tepi jalan umum di Kota Bengkulu sampai tahun 2015 ini yaitu 532 orang
dengan 12 zonasi. Juru parkir di tepi jalan umum ini memiliki hubungan kerja
dengan Dishubkominfo Kota Bengkulu dalam bentuk SPT. Walaupun juru parkir
ini juga berperan bagi Kota Bengkulu namun mereka tidak mendapat
perlindungan. Hal ini terlihat dalam SPT antara Dishubkominfo dan juru parkir
yang sama sekali tidak mengatur mengenai perlindungan bagi juru parkir.
Sehingga tidak ada kepastian hukum maupun perlindungan terhadap juru parkir.
Penelitian ini difokuskan pada persoalan kedudukan SPT Dishubkominfo kepada
juru parkir dan perlindungan hukum terhadap juru parkir berdasarkan SPT dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Kedudukan SPT yang dikeluarkan Dishubkominfo kepada juru parkir Kota
Bengkulu dinilai tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena di dalam Perpres tersebut mengandung
perjanjian yang ditindak lanjuti dengan SPK dan belum diatur hak-hak juru parkir
dalam hubungan kerja antara Dishubkominfo dengan juru parkir.
Kata Kunci:Perlindungan hukum, juru parkir, SPT, Dishubkominfo Kota
Bengkulu