PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MAN 2 KOTA BENGKULU)

Pembangunan merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat, misalnya
pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan tersebut tidak dapat
dilepaskan dari kebutuhan tanah sebagai modal dasar. Salah satu pengadaan tanah
untuk kepentingan umum adalah pembangunan prasarana pendidikan atau sekolah
pemerintah/pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf
p Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui dan menganalisis prosedur pengadaan tanah ditinjau dari Undang�Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MAN 2 kota Bengkulu.
Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
sosiologis/empiris, dengan bertitik tolak pada data primer yang didukung dengan
data sekunder. Data primer didapatkan dari lapangan dengan melakukan
wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi
pustaka. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa pertama,
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MAN 2 kota Bengkulu tidak
sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebabkan
karena pengadaan tanah tidak melibatkan Gubernur dan Badan Pertanahan
Nasional, tidak dibentuk Tim-Tim pengadaan tanah, penilaian besar ganti
kerugian tidak dinilai oleh penilai. Kedua, faktor-faktor penghambat dalam
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MAN 2 kota Bengkulu yaitu
lemahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pengadaan tanah, lamanya
penunjukan oleh pemerintah, dan tidak ada koordinasi antara instansi yang
memerlukan tanah dengan pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.