PERKOPERASIAN DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 TENTANG UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dirasakan tidak
memenuhi rasa keadilan melakukan usaha bersama dalam koperasi menurut Pasal
33 ayat (1) UUD 1945 bagi beberapa pelaku kegiatan koperasi dan gabungan
koperasi propinsi Jawa Timur yang berlanjut pada upaya uji materil ke Mahkamah
Konstitusi. Akibat uji materiil ini, maka keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 28/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dinyatakan tidak
berlaku lagi dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian dalam hal mengisi kekosongan hukum. Rumusan
permasalahan yang penulis kaji disini ialah terhadap apa yang menjadi
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dan
perkoperasian setelah putusan Nomor 28/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang
penulis gunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan undang�undang dan sejarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar pertimbangan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 ialah akibat pertentangan
terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian terhadap norma dasar dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
sedangkan perkoperasian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU�XI/2013 berdampak terhadap status badan hukum koperasi yang meliputi
perubahan anggaran dasar koperasi, status sertifikat modal dan status hukum
perbuatan koperasi yang didirikan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 Tentang Perkoperasian.
Kata Kunci: Koperasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013,
Anggaran Dasar (AD)