PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI KOTA BENGKULU

Kasus pengelapan mobil rental yang terjadi di Kota Bengkulu, merupakan suatu bentuk
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, Oleh sebab itu penegakan hukum tindak
pidana penggelapan mobil rental ini harus diselesaikan secara profesional oleh aparat penegak
hukum agar, kasus tersebut terungkap dan dapat diselesaikan secara tuntas dengan keadilan, serta
untuk terciptanya penegakan hukum tindak pidana pengelapan mobil rental yang baik. Tujuan
penelitian : (1). Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penggelapan mobil rental di
Kota Bengkulu. (2). Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak
pidana penggelapan mobil rental di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan pendekatan non doktrinal dan Prosedur
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan wawancara. Hasil
penelitian penulis yaitu: (1). Penegakan hukum tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota
Bengkulu, ini belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif, hal ini karena juga tidak semua
laporan pengaduan korban penggelapan mobil rental di Kota Bengkulu di selesaikan oleh aparat
penegak hokum. (2). Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan mobil
rental di Kota Bengkulu yakni: sulit menemukan alat bukti tindak pidana penggelapan mobil
rental, kinerja aparat kepolisian yang kurang maksimal dalam melakukan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana penggelpan mobil rental, dan sanksi hukum yang diputus hakim
pengadilan negeri bengkulu terlalu ringan, serta biaya operasional dalam penyelidikan dan
penyidikan kurang memadai.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggelapan Mobil Rental .