PENYEIESAIAN SENGKE-TA T'ANAH HAK UIAYAI MELALTfi N{EDIA$I DI KECAMA'TAN NIBUNG KA€UPATEN MUSI BAWA$ IJTARA {STUDI KASUS ANTARA MASYARAKA-T ADAT STIKU ANAK I}ALAM DENGAN PT PERU5AHAAN PEKKEBUNAN toNDoN SLJMATERA INDONE$rA TBK

Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat melalui mediasi merupakan jalan terbaik
dalam menyelesaikan masalah, antara masyarakat adat Suku Anak Dalam dengan PT
Perusahaan Perkebunan Lonsum Indonesia Tbk, di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung
Kabupaten, Musi Rawas Utara. Tujuan penelitian ini adalah: (1).Untuk menggambarkan dan
menjelaskan faktor-faktor melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah hak ulayat, antara
masyarakat adat Suku Anak Dalam dengan PT Perusahaan Pekebunan Lonsum Indonesia
Tbk. (2). Untuk menggambarkan dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah hak
ulayat melalui mediasi, antara masyarakat adat Suku Anak Dalam dengan PT Perusahaan
Perkebunan Lonsum Indonesia Tbk, oleh Pemerintah Kecamatan Nibung Kabupaten Musi
Rawas Utara. Metode penelitian adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif
dan kualitatif, penelitian bertitik tolak dari data primer langsung dari sumber pertama melalui
penelitian lapangan. Metode pengumpulan data meliputi, wawancara mendalam dan
pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian:(1). Pemberian izin untuk program
transmigrasi, berubah status kawasan hutan menjadi hutan produksi, pemberian izin usaha
kepada PT Perusahaan Perkebunan Lonsum Indonesia Tbk, di wilayah tanah hak ulayat, dan
tidak memberikan pengakuan lebih dulu oleh pemerintah secara yuridis keberadaan
masyarakat adat Suku Anak Dalam (2). Mediasi dan proses tahapan, menemukan fakta tanah
hak ulayat 1.400 Hektar di atas hak guna usaha (HGU) perusahaan, namun sudah dibebaskan
dengan surat keterangan tanah (SKT), tidak dikeluarkan melalui Desa Tebing Tinggi,
kesepakatan dari mediasi. PT Perusahaan Perkebunan Lonsum Indonesia Tbk, bersedia
membangun kebun kelapa sawit plasma baru untuk masyarakat adat Suku Anak Dalam, di
luar tanah yang telah diberikan hak guna usaha (HGU). Kesepakatan yang dibuat tidak
memberikan keseimbangan dan adil dalam hasil mediasi bagi salah satu pihak yakni
masyarakat adat Suku Anak Dalam.