KEDUDUKAN PERJANJIAN ANTARA PETUGAS KEBERSIHAN KOTA BENGKULU DENGAN DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KOTA BENGKULU

Untuk menciptakan tenaga kerja dalam hal ini petugas kebersihan yang
handal dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, maka dari pemberi
kerja harus menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya
sebagaimana telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas kebersihan maka perlu
dilakukannya penelitian mengenai perjanjian yang dibuat oleh petugas kebersihan
dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu. Perjanjian yang dibuat
oleh kedua pihak dibuat dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati kedua
pihak merupakan salah satu dasar dikeluakannya Surat Perintah Tugas (SPT). Di
dalam surat perjanjian kerja dan SPT hanya dijelaskan mengenai hak untuk
menerima upah, tetapi hak lainnya seperti mendapatkan kesejahteraan, kesehatan
dan keselamatan kerja serta jaminan sosial belum diatur. Penelitian ini difokuskan
pada persoalan kedudukan perjanjian antara Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota Bengkulu dengan petugas kebersihan Kota Bengkulu dan mengenai
perlindungan hak dan kewajiban bagi petugas kebersihan Kota Bengkulu
berdasarkan surat perjanjian kerja dan surat perintah tugas (SPT) dengan metode
penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu memiliki kewenangan untuk
melakukan perjanjian kerja dengan petugas kebersihan Kota Bengkulu. Namun
mengenai jaminan terhadap hak-hak pekerja yang terdapat pada undang-undang
tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Sehingga pengaturan mengenai hak dan
kewajiban bagi petugas kebersihan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang ada harus diterapkan, agar dapat terjaminnya kepastian hukum bagi petugas
kebersihan Kota Bengkulu.
Kata Kunci: Perjanjian, petugas kebersihan, surat perjanjian kerja, SPT, Dinas
Pertamanan Dan Kebersihan Kota Bengkulu.