PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

Indonesia di karuniai sumber daya alam yang sangat melimpah tak
terkecuali Bengkulu Utara sebagai salah satu wilayah kota Bengkulu. Banyak
Pertambangan di daerah ini tanpa izin, baik yang dilakukan Badan Hukum
maupun Individu. Pertambangan tanpa izin tersebut seperti galian C yaitu
batu sungai dan pasir, namun tidak semua di tindak atau di proses oleh
penegak hukum, kalaupun ada yang di tindak, sanksi pidana yang diterapkan
jauh dari maksimal ditentukan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana
pertambangan mineral dan batubara,, serta hambatan penegak hukum dalam
menertiban tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah
Pengadilan Negeri Arga Makmur. Penelitian ini menggunakan penelitian
empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak
pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah Pengadilan Negeri
Arga Makmurbelum terlaksana dengan baik, karena masih adanya
pertambangan yang masih beroperasi tanpa izin di wilayah Kabupaten
Bengkulu Utara, vonis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur masih sangat
jauh dari harapan pembuat undang-undang, terhadap vonis rendah tersebut
Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding dan Badan
hukum sebagai pelaku utama tindak pidana pertambangan mineral dan
batubara tidak di minta pertanggungjawaban oleh aparat penegak hukum.
Adapun hambatan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak
pidana pertambangan: kurangnya Sarana dan Prasarana bagi Penyidik
Kepolisian Resor Arga Makmur, Aparat Penegak Hukum masih bekerja
secara tidak Profesional dalam menjalankan tugasnya dalam menertibkan
tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yang terjadi di
Bengkulu Utara, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan pelaku atau
terdakwa tidak terbuka atau berbohong.
Kata kunci : Tindak pidana, Penegakan hukum.