Peranan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kalautan”.

Dalam menjaga wilayah laut Indonesia terdapat beberapa instansi penegak hukum yang
terlibat. Instansi-Instansi ini memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang dan tugas
fungsinya adalah untuk melakukan penegakan hukum di wilayah laut. Fakta di lapangan
sering terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan tugas antara; TNI-Al, Pol�Air, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan
BAKAMLA. BAKAMLA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.
Melalui penelitian ini masalah yang dikaji yaitu; bagaimana kewenangan BAKAMLA dalam
melakukan penegakan hukum di wilayah laut dan bagaimana koordinasi BAKAMLA dengan
Pemerintah Daerah Provinsi dalam menjaga wilayah laut. Penelitian ini menggunakan
metode diskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan
yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan wawancara.Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa BAKAMLA dibentuk guna melakukan penegakan hukum terhadap
semua jenis pelanggaran yang ada di laut, dengan tetap melakukan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi dengan instansi terkait agar dapat menjaga keamanan dan keselamatan wilayah
laut Indonesia. Koordinasi BAKAMLA dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menjaga
wilayah laut dapat terwujud bilamana semua pihak mengimplementasikan secara konsisten
Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla, dan Permen Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor :PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Wilayah Laut Indonesia, Kewenangan, Bakamla