PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Provinsi Bengkulu terdiri atas 9 kabupaten dan 1 kota. Dari 6 kabupaten
hasil pemekaran, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki proporsi jalan provinsi
yang terpendek (50,93 KM), kabupaten terpendek (413,65 KM), sedangkan, Luas
wilayahnya (1.223,94 KM2) lebih luas dibanding kab. Kepahiang. Di sisi lain, kontribusi PDRBnya terbesar kedua (6,41 persen), setelah kab. mukomuko (7,15
persen), dan Kabupaten Bengkulu Tengah berada di segitiga wilayah strategis:
Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kepahiang. Oleh
karena tuntutan kebutuhan masyarakat, maka infrastruktur jalan dibangun dengan
dana desa, sementara sumberdaya manusia perencanaan infrastruktur jalan di
tingkat desa masih belum memadai. Sedangkan, kualitas pembangunan
infrastruktur jalan tergantung pada faktor-faktor perencanaan seperti: pendidikan
SDM perencana, anggaran yang tersedia, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan
data-data tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan persepsi
masyarakat terhadap kualitas pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa se- kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini didisain sebagai penelitian deskriptif dengan metode
kuantitatif dan kualitatif. Alat analsiis yang digunakan adalah distribusi frekuensi, rata-rata skor, dan kemudian dijabarkan secara deskriptif. Sampel diambil secara
purpossive sebanyak 80 orang yang terdiri atas: 20 Kepala Desa, 20 Perangkat
Desa, 20 Ketua BPD, dan 20 anggota BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap
pembangunan jalan desa di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah baik. Hal ini
terlihat dari rata-rata skor total variabel perencanaan, pelaksanaan, dan hasil
pembangunan jalan yang dibangun tahun anggaran 2019 masuk dalam kategori
kuat. Proses perencanaan yang digunakan di desa adalah model partisipatif, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola menggunakan tenaga kerja di desa, dan hasilnya memiliki daya tahan yang baik dan dimanfaatkan sebagaimana
peruntukannya. Namun demikian, ditemukan beberapa proyek pembangunan
dipersepsikan tidak baik sebab proses perencanaan proyek tidak dihadiri oleh
masyarakat yang berkompeten dan SDM perencanaan bukan tenaga ahli
professional (sarjana teknik sipil), hanya mengandalkan tukang desa yang diakui
berpengalaman. Begitupun dengan pelaksanaannya, tenaga kerja yang digunakan
vii
adalah masyarakat setempat yang ditunjuk oleh pemerintah desa dan tidak
memiliki Sertifikat Keterampilan di bidang konstruksi jalan. Sehingga masih
ditemukan jalan yang mengalami kerusakan sebab tidak sesuai tonasennya, tidak
sesuai dengan kontur tanah, dan tidak kooperatifnya masyarakat. Kata kunci: persepsi, infrastruktur, jalan desa