ANALISIS KEMAMPUAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Industri perbankan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian
Indonesia baik secara makro maupun mikro dengan fungsi utama sebagai lembaga
intermediasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sebagai
salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang didirikan dan dimiliki sebagian
atau seluruh sahamnya oleh Pemerintah Daerah, Bank Pembangunan Daerah
(BPD) mempunyai tujuan dan fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju
pembangunan daerah dengan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah
(PAD). BPD diharapkan mampu menjadi penggerak utama bagi pembangunan
ekonomi daerah, namun dalam pelaksanaan kegiatan bisnis juga harus tunduk
pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai institusi keuangan
publik, termasuk kinerja keuangannya yang mrujuk kepada kemampuan Bank
Pembangunan Daerah (BPD). Kemampuan bank untuk bertahan di tengah
persaingan produk dan jasa yang semakin ketat dan kemampuan dalam
mengalokasikan sumber daya keuangan untuk meningkatkan kegiatan investasi
yang dapat memacu perekonomian. Kemampuan perbankan menyangkut aspek
keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun
sumber daya manusia (SDM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Pembangunan
Daerah di Indonesia selama periode 2019-2021. Selain itu dilakukan pula
perbandingan antara nilai DEA, BOPO, dan NIM dalam melihat efisiensi Bank
Pembangunan Daerah di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan pada
penelitian ini dengan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dan asumsi
Variabel Return to Scale (VRS) serta model input oriented (orientasi input). Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2019 sampai 2021 yang didapat
dari publikasi Laporan Tahunan Keuangan BPD di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan BOPO, NIM, dan variabel input berupa Jumlah Kantor, Jumlah
ATM, Jumlah Pegawai, Beban Bunga, serta variabel output yang terdiri dari Dana
Pihak Ketiga (DPK) dan Jumlah Kredit Yang Disalurkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Bank Pembangunan Daerah tidak
mencapai tingkat efisiensi selama periode penelitian dimana hanya terdapat 8
BPD dari 26 BPD yang secara konstan mencapai tingkat efisien dari tahun 2019
hingga tahun 2021 dengan rata-rata tingkat efisien tiga tahun tersebut mencapai
83,5%. Sementara itu tahun 2021 merupakan tahun dengan tingkat efisien rata�rata yang paling kecil dengan nilai efisien sebesar 77,8%. Jumlah pegawai dan
jumlah ATM menjadi penyebab dari sebagian besar BPD tidak efisien di tahun
viii
2021. Sementara itu pada nilai BOPO untuk BPD masuk kategori sehat sebanyak
76,92% pada tahun 2019 dan 84,61% pada tahun 2021, sementara NIM seluruh
BPD kecuali BPD Banten telah termasuk kategori sehat dengan persentase sebesar
96,15%. Oleh karena itu Bank Pembangunan Daerah dapat melakukan langkah perbaikan
guna meningkatkan kemampuannya dengan melakukan peninjauan kembali
terhadap kebijakan-kebijakan terkait kepegawaian dan memaksimalkan seluruh
input yang dimiliki agar input yang dikeluarkan sesuai dengan output yang
didapatkan dengan mengacu kepada Bank Pembangunan Daerah yang telah
efisien