PENGARUH BELANJA PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat penting dan telah menjadi
acuan dalam mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu negara. Suatu
pembangunan tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan per kapita saja namun sudah memperhatikan kualitas hidup atau
pembangunan manusianya. Perkembangan IPM di Provinsi Bengkulu memiliki
tren meningkat dari tahun ke tahun, namun demikian masih di bawah rata-rata
IPM nasional bahkan masih di bawah rata-rata IPM Provinsi pada Pulau Sumatera. Pada era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam mengatur
kebijakan daerahnya termasuk dari sisi anggaran keuangan daerah. Dengan
memperhatikan penelitian sebelumnya, hal ini menjadi latar belakang untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh belanja pemerintah bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja
pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM di Provinsi
Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory dengan menggunakan
data sekunder berupa data belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, serta data IPM pada Provinsi
Bengkulu selama periode tahun 2014 - 2021. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode fixed
effect model. viii
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan
berpengaruh positif secara signifikan terhadap IPM di Provinsi Bengkulu. Sementara belanja pemerintah bidang pendidikan dan ekonomi tidak berpengaruh
terhadap IPM. Berdasarkan hasil tersebut diberikan rekomendasi kepada
Pemerintah Daerah agar menjaga konsistensi peningkatan anggaran pada masing- masing bidang terutama pada anggaran belanja bidang pendidikan dan ekonomi
yang masih fluktuatif. Pemerintah Daerah juga dapat mempertimbangkan untuk
melaksanakan kebijakan dalam menetapkan minimal 20% dari APBD untuk
alokasi belanja pemerintah bidang pendidikan diluar komponen belanja pegawai.