PERENCANAAN PARTISIPATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Dalam sistem demokratis, partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep
yang penting karena berhubungan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai
pemerintah yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi
masyarakat bisa dilakukan mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung
masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung
seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam
pembuatan kebijakan pemerintah. Namun, program dan kadar partisipasi
seringkali ditentukan secara masif dari banyaknya individu yang dilibatkan
padahal partisipasi masyarakat hakikatnya akan behubungan dengan akses
masyarakat untuk mencari informasi. Sampai sekarang partisipasi masyarakat
secara langsung belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam
pembuatan keputusan. Sejauh ini masih terbatas pada keikutsertaan dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintah. Padahal partisipasi masyarakat tidak hanya
diperlukan pada saat pelaksanaan, namun juga tahap perencanaan, pengambilan
keputusan, pengawasan, dan implementasi.
Dalam pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, upaya mutlak yang
dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah serta organisasi
civil society supaya dapat mengambil peran dalam interaksi demokratis serta
proses pembangunan yang komprehensif. Secara lebih spesifik pembangunan
pada era desentralisasi harus dimensi peningkatan sumber daya manusia sehingga
dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan maupun
mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Peran masyarakat secara langsung
diperlukan, terus diperkuat dan diperluas. Partisipasi tidak sekedar retorika
semata, tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan
pengambilan keputusan. Keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang
ditentukan beberapa indikator seperti kepuasan masyarakat atas pelayanan yang
diberikan, keterlibatan, keikutsertaan, serta dukungan dari masyarakat.
Demokrasi sehat tergantung bagaimana masyarakat mendapatkan informasi.
Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini memengaruhi proses penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam perencanaan partisipatif,
pendekatan penyusunan RKPD dalam perencanaan partisipatif, tingkat partisipasi
masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD, dan
faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan RKPD dalam perencanaan
partisipatif di wilayah Sumatera Selatan Bagian Barat (SSBB). Jenis penelitian ini
x
termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan
data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis
menggunakan analisis kualitatif induktif.
Hasil penelitian menunjukkan Pertama Proses penyusunan RKPD dalam
perencanaan partisipatif di wilayah SSBB sudah sesuai dengan Permendagri
Nomor 31 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah harus menggunakan prinsip-prinsip partisipatif, konsisten dengan visi dan
misi kepala daerah, berkesinambungan atau berlanjut, menyeluruh, dan menjadi
pedoman penyusunan KUA dan PPAS sehingga dokumen RKPD yang dihasilkan
akan berkualitas. Kedua Penyusunan RKPD dalam perencanaan partisipatif di
wilayah SSBB sudah mengakomodir seluruh Pemangku Kepentingan dengan
menerapkan pendekatan bottom-up, pendekatan top-down, pendekatan partisipatif,
pendekatan teknokratik, dan pendekatan politik sehingga program kegiatan yang
tercantum di dalam dokumen RKPD menjadi kredibel.
Ketiga Tingkat partisipasi masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam proses
penyusunan RKPD di wilayah SSBB dalam kategori tingkat kekuasaan berada di
tangan masyarakat, di mana masyarakat dan Pemangku Kepentingan terlibat
mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai Musrenbang RKPD Tingkat
Kabupaten/Kota dengan usulan kegiatan yang terserap di RKPD di atas 60 persen,
Keempat Faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan RKPD dalam perencanaan
partisipatif di wilayah SSBB lebih didominasi adanya pendekatan partisipatif belum
maksimal, sumber daya manusia kurang profesional perlu adanya penyempurnaan sistim
administrasi, dan masih adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu seperti Anggota
DPRD.
Untuk proses penyusunan RKPD dalam perencanaan partisipatif di wilayah
SSBB, sebaiknya disusun menggunakan prinsip-prinsip partisipatif, adanya
konsistensi dengan visi dan misi, harus berkesinambungan, menyeluruh dan
menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS. Untuk penyusunan RKPD
sebaiknya menerapkan melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif,
teknokratik, dan politik supaya dokumen RKPDnya kredibel.
Untuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebaiknya terus
dilakukan mulai musrenbang desa/kelurahan sampai musrenbang RKPD supaya
tingkat partisipasinya dikategori tinggi. Dalam penyusunan RKPD ke depan,
sebaiknya perlu perubahan dalam perbaikan terhadap partisipatif yang belum
maksimal, SDM kurang profesional, komitmen Perangkat Daerah,
penyempurnaan sistim administrasi dan adanya intervensi.
Perencanaan partisipatif dapat digunakan sebagai pendekatan yang baik dalam
proses perencanaan pembangunan terutama di wilayah SSBB dalam hal
mendukung proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
karena: (1) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan disetiap tahapan proses penyusunan RKPD;
(2) Adanya kesetaraan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non
pemerintah dalam pengambilan keputusan; (3) Transparansi dan akuntabilitas
xi
dalam proses perencanaan; (4) Keterwakilan yang memadai dari seluruh unsur
masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; (5) Masyarakat
mempunyai rasa memiliki terhadap proses perencanaan pembangunan; dan (6)
Pelaksanaan musrenbang dari tingkat desa/kelurahan sampai musrenbang
kabupaten/kota yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif.
Kata kunci: Perencanaan Partisipatif; Proses Penyusunan RKPD; Pendekatan
Penyusunan RKPD; Tingkat Partisipasi Masyarakat; Faktor-faktor
yang Memengaruhi Penyusunan RKPD