PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP DI KABUPATEN KAUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 20/G/2013/PTUN-BKL

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
telah memiliki kekuatan ukum tetap tetapi tidak dilaksanakn oleh pejabat TUN seperti
yang terjadi di Kabupaten Kaur dalam hal pelaksanaan Putusan yang tidak dapat
dilaksanakan oleh Pejabat TUN yaitu kasus anatara Rafi’i sebagai Penggugat melawan
Bupati Kaur sebagai Tergugat yang tidak mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 20/G/2013/PTUN-Bkl, yang telah berkekuatan hukum tetap
dalam sengketa Kepegawaian yang dimenangkan oleh Rafi’i Guru SD 01 Kecamatan Kinal
Kabupaten Kaur, rumusan masalahnya adalah Apakah penyebab tidak dilaksanakannya
Putusan PTUN Bengkulu Nomor 20/G/2013/PTUN-BKL, yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap di Kabupaten Kaur oleh Tergugat ? Apakah konsekuensi dari tidak
dilaksanakannya Putusan PTUN Bengkulu Nomor 20/G/2013/PTUN-BKL, yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap di Kabupaten Kaur oleh Tergugat ?, hasil dari kajian
putusan ini . Bupati kaur (Tergugat) tidak patuh melaksanakan putusan pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/G/2013/PTUN-BKL, masih menunggu perubahan
nomenklatur penggabungan dan perubahan nama sekolah di kabupaten kaur serta mutasi
serempak yang akan di laksanakan pada bulan Januari 2015. Konsekuensi dari tidak
dilaksanakannya putusan PTUN Bengkulu Nomor : 20/G/2013/PTUN-BKL yakni : Surat
Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-455 Tahun 2015 itu walaupun sudah dibuat
tetapi tidak memiliki akibat hukum karena belum diserahkan kepada Rafi’i (Penggugat)
sehingga Rafi’i (Penggugat) masih dirugikan karena belum dikembalikan kepada tempat
yang telah ditentukan. Bupati Kaur (Tergugat) tidak membayar biaya perkara tersebut
sehingga Bupati Kaur (Tergugat) masih terhutang kepada Rafi’i (Penggugat) karena
penggugat yang membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.
Kata Kunci : Pejabat, Pengadilan Tata Usaha Negara