STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1132/Pid.B/2010/PN.Plg TENTANG PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam
memutus lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan nomor :
1132/Pid.B/2010/PN.Plg, serta menganalisis pertimbangan jaksa penuntut umum
dalam membuat dakwaan terhadap terdakwa Hermanto Hidayat Als Kuwang Bun
Hwa dalam putusan nomor: 1132/Pid.B/2010/PN.Plg. Metode penelitian studi
kasus yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan kajian
putusan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan
kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder. Kemudian dianalisis secara analisis kualitatif dengan
menggunakan metode pola pikir deduktif dan induktif. Hasil analisis satu persatu
selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan
yang dikaji. Dalam pertimbangannya majelis hakim dalam memutus lepas dari
segala tuntutan hukum dalam putusan nomor: 1132/Pid.B/2010/PN.Plg sudah
tepat dengan aturan hukum yang berlaku, alat bukti yang digunakan hakim adalah
keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Namun penulis melihat hakim tidak
memasukkan alat bukti lainnya, yaitu Salinan Putusan Perdata Nomor : 134/Pdt.
G/2002.PN.Plg. Karena Salinan Putusan Perdata Nomor : 134/Pdt. G/2002.PN.Plg
bisa dijadikan alat bukti surat yang sah dan kuat. Dan hakim juga harus
mempertimbangkan aspek keadilan. Dalam pertimbangannya jaksa penuntut
umum dalam membuat dakwaan terhadap terdakwa Hermanto Hidayat Als
Kuwang Bun Hwa dalam putusan nomor: 1132/Pid.B/2010/PN.Plg tidak tepat
dalam membuat surat dakwaan maupun tuntutannya. Jaksa penuntut umum dalam
dakwaan kedua Pasal 231 ayat 1 KUHP menjuntokan Pasal 231 ayat 1 junto ayat
4 KUHP. Karena akan memperkuat surat dakwaan jaksa. Serta jaksa tidak
memasukkan alat bukti lainnya, yaitu Salinan Putusan Perdata Nomor : 134/Pdt.
G/2002.PN.Plg. Karena menurut penulis, Salinan Putusan Perdata Nomor :
134/Pdt. G/2002.PN.Plg bisa dijadikan alat bukti surat yang sah dan kuat.
Kata kunci : Putusan Lepas, Tindak Pidana Penggelapan