PENERAPAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil merupakan landasan hukum untuk mengatur
tindakan dan perilaku Pegawai Negeri Sipil agar mematuhi semua
ketentuan yang berlaku, sehingga tupoksinya dapat dilaksanakan dengan
baik. Namun demikian, pada kenyataannya masih ada Aparatur Sipil
Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang sering kali melakukan
pelanggaran, seperti halnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Tinggi
Bengkulu dimaksud berkenaan dengan tidak disiplin dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dan bolos kerja. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi disiplin
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan faktor penghambat dalam penerapan sanksi
disiplin PNS di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah
data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan
cara analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1).
Penerapan sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu belum
dilaksanakan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 dan Pasal 25
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil. (2). Faktor penghambat dalam penerapan sanksi disiplin di
lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yaitu hambatan personal dari Tim
Bidang Pengawasan , masih rendahnya kesadaran PNS, adanya intervensi
oleh pihak lain dalam proses penjatuhan sanksi, ketidakpahaman pejabat,
dan adanya diskriminasi dalam pemberian hukuman disiplin
Kata kunci : Penerapan Sanksi Disiplin, Pegawai Negeri Sipil