IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan
kewenangan pengelolaan wilayah laut setelah lahirnya undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta mengenai implikasi hukum
berlakunya undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap
terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi bengkulu dalam
pengelolaan sumber daya alam laut. Jenis penelitian yang digunakan ialah
penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan metode
pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(Conceptual Approach). Metode analisis yang digunakan adalah secara yuridis
kualitatif yaitu menggambarkan sejelas-jelasnya peraturan perundang-undangan
yang mengalami pertentangan yang satu dengan yang lainnya dan kepastian
hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah diharapkan penyelenggaraan desentralisasi dapat menjadi perangkat
kebijakan untuk memperkuat integrasi nasional dan otonomi daerah di Indonesia
dapat mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kemakmuran bagi warga
di daerah. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber
daya alam laut menjadi fokus penelitian akibat lahirnya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 23
Tahun 2014 bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber
daya alam laut yang ada di wilayahnya. Maka dari itu, perlu untuk diketahui dan
dipahami implikasi yang ditimbulkan akibat lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014
Kata Kunci : Implikasi UU No. 23 Tahun 2014, Pelaksanaan Kewenangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut, Provinsi Bengkulu