“Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik PT. Pelindo II (Persero) Cabang Bengkulu dengan Perusahaan Batu Bara di Pulau Baai Kota Bengkulu”

Permasalahan mengenai aspek agraria di Indonesia banyak terjadi. Salah satunya
adalah mengenai tanah yang status haknya adalah hak pengelolaan (HPL). Tanah
hak pengelolaan (HPL) pada dasarnya merupakan tanah yag berasal dari hak
menguasai dari negara yang kemudian dilimpahkan kepada pihak-pihak yang
telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan. Pemegang tanah hak
pengelolaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penggunaan
bagian-bagian tanah hak pengelolaan (HPL) yang berorientasi pada kepentingan
pihak kerjasama. Kerjasama dilakukan dengan perjanjian atau kontrak kerjasama.
Salah satunya dilakukan oleh PT. Pelindo II (Persero) Cabang Bengkulu dengan
perusahaan-perusahaan batu bara di Kota Bengkulu. Pengaturan, ketentuan, dan
pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini tentunya harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku. Hal inilah yang menjadi alasan penting
untuk dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris
yang bersifat deskriptif dengan melakukan pengelolaan data primer dan data
sekunder yang diperoleh melalui pengamatan/observasi, studi dokumen, dan
wawancara. Data tersebut kemudian diolah melalui proses pengolahan editing dan
tabulasi dan dianalisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil dari penelitian
ini menyatakan bahwa implementasi mengenai mekanisme kerjasama
penggunaan tanah hak pengelolaan (HPL) yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero)
telah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku namun terdapat
beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku baik itu
ketentuan internal (dalam perusahaan) maupun eksternal (luar perusahaan) seperti
tidak ada perpanjangan kontrak/perjanjian jangka waktu kerjasama sementara
penggunaan bagian tanah hak pengelolaannya masih tetap berlangsung. Perjanjian
kerjasama pengunaan tanah hak pengelolaan juga memuat mengenai hak dan
kewajiban masing-masing pihak dan merupakan prestasi dalam perjanjian yang
harus dipenuhi. Hak dan kewajiban yang diatur dengan mekanisme hukum yang
jelas.
Kata Kunci : Perjanjian, Tanah Hak Penglolaan (HPL), Perusahaan.