TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DENGAN WARGA NEGARA ASING (WNA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status hukum
kewarganegaraan isteri dan anak dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia
(WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan hukum positif yang berlaku
di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan
menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) status
hukum kewarganegaraan isteri dari perkawinan campuran WNI dengan WNA
berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu (a) menurut Hukum
Perdata Internasional harus dikaji validitas materil perkawinan campuran tersebut
berdasarkan asas Lex loci celeberationis. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di
dalam wilayah negara Indonesia harus terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempat. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar wilayah
negara Indonesia harus terdaftar di instansi yang berwenang di negara setempat
ataupun tercatat oleh pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut
dan (b) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 23 huruf (a), (b) dan (i); Pasal 26 ayat (1)
dan Pasal 42 dan (2) status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan
campuran WNI dengan WNA berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia,
yaitu (a) menurut Hukum Perdata Internasional, jika perkawinan campuran yang
dilakukan oleh wanita WNI dengan pria WNA berdasarkan asas Lex loci
celeberationis, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia
dinyatakan legal (sah), maka penentuan status hukum kewarganegaraan anak hasil
perkawinan campuran tersebut harus mengacu terhadap ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia dan (b) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status hukum
kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran WNI dengan WNA diatur dalam
Pasal 4 huruf (d) dan (e); Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4).
Kata Kunci: Perkawinan Campuran; Hukum Positif Indonesia