PELAKSANAAN KEWAJIBAN ZAKAT BADAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya badan usaha yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum tidak melaksanakan kewajiban zakat
badan usaha di kota Bengkulu, pada hal banyak badan usaha yang berbadan
hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi dan yang tidak berbadan hukum
seperti Persekutuan Komanditer serta Perusahaan Perorangan yang dimiliki dan
didirikan oleh orang Islam yang penghasilannya telah mencapai nisab dan haul.
Tujuan Penelitian untuk mengetahui bentuk badan usaha yang dapat
diklasifikasikan sebagai muzaki, untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban zakat
badan usaha ditinjau dari Undang-undang nomor 23 tahun 2011 di Kota
Bengkulu, untuk mengetahui badan usaha yang telah melaksanakan kewajiban
sebagai muzaki di Kota Bengkulu. Permasalahan yang diteliti mengenai bentuk
badan usaha yang dapat diklasifikasikan sebagai muzaki, pelaksanaan kewajiban
zakat badan usaha ditinjau dari Undang-undang nomor 23 tahun 2011 di Kota
Bengkulu dan badan usaha telah melaksanakan kewajibannya sebagai muzaki di
Kota Bengkulu. Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah (1) Badan usaha yang dapat
diklasifikasikan sebagai muzaki adalah badan usaha berbadan hukum dan badan
usaha tidak berbadan hukum yang dimiliki dan didirikan oleh orang Islam seperti
Perseroan Terbatas Koperasi serta Persekutuan Komanditer. (2). Badan usaha
berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum belum melaksanakan
kewajiban zakat badan usaha. (3). Badan usaha berbadan hukum dan badan usaha
tidak berbadan hukum belum melaksanakan kewajiban zakan badan usaha dan
harus mendapat sanksi.
Kata Kunci : Zakat, Badan Usaha dan Badan Hukum